materi PKN kelompok (faiz,fadli,rendy,ivan,nauval)

 

A.     UUDS 1950 Sebagai Konstitusi

Setelah bubarnya republic Indonesia serikat, Indonesia menggunakan UUDS 1950 sebagai konstitusi.Hal ini ditergaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 yang berbunyi “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu ngara hokum yang demokratisdan berbentuk kesatuan”

            Jika kita melihat pasal 83 Ayat (1) dan (2)

 UUDS 1950 di atas, jelaskan yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahan adalah mentri mentri kepada DPR. Berbeda dengan konstitusi RIS, UUDS 1950 mengenalnya hanya lima lembaga negara, yaitu sebagai berikut:

1.      Presiden

2.      Mentri mentri

3.      DPR

4.      MA dan

5.      Dewan pengawas keuangan

Berdasarkan UUDS presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah.

B.     Hal hal negatif dan positif system parlementer

Menurut Herbert faith, selama berlakunya system parlementer, terdapat hal negaatif yang terjadi, diantaranya sebagai berikut.

1.      Kebijakan pemerinath jangka panjang banyak yang tidak dapat tperlaksana karena masa kerja cabinet yang rata rata pendek.selama tahun 1950-1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet.

2.      Meningkatnya ketegangan social dimasyarakat akibat masa kegiataan kampanye pemilu, yaitu sejak tahun 1953-1955.

3.      Kebijaksanaan beberapa perdana menteri yang cenderung menguntungkan partainya sendiri. Hal ini sering menimbulkan kerugian bagi perekonomian nasional. Hasilnya, sering terjadi pergantian pejabat pemerintahan atas dasar pertimbangan politik.

Walaupun demikian, Herbert faith juga mencatat beberapa hal positif dalam pelaksanaan demokrasi parlementer pada 1950-1959, antara lain sebagai berikut

1.      Pemerintah melaksanakan programnya seperti dalam bidang pendidikan, peningkatan produksi,peningkatan tingkat ekspor, dan mengendalikan inflasi.

2.      Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan seperti Republik Maluku Selatan (RMS).

3.      Pesatnya jumlah pertumbuhan sekolah-sekolah.

4.      Indonesia mendapat nama baik didunia internasional karena berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung 1955.

5.      Pers menikmati kebebasan yang cukup sehingga banyak variasi dalam pemberitaan, serta hadirnya kritik dari pers.

6.      Badan-badan pengadilan menikmati kebebasan yang besar dalam menjalankan fungsinya.

7.      Hanya terdapat sedikit ketegangan diantara umat beragama.

8.      Minoritas Tionghoa mendapat perlindungan dari pemerintah.

C.     Cabinet pada demokrasi liberal

Pada masa demokrasi liberal, terjadi ketengangan social politik, antara lain akibat beberapa kali bergantinya cabinet, gagalnya konstituante menentukan dasar negara, serta sejumlah pemberontakan seperti permesta.

D.     Pemberontakan

Pada masa demokrasi liberal ini, terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, pemberontakan tersebut antara lain;

·         Pemberontakan darul islam/Tentara islam Indonesia (DI/TII) di kalimantan selatan, sulsel dan aceh,

Di Kalimantan terjadi pada 10 oktober 1950 yang di pimpin oleh ibnu hajar beserta pasukannya

Di sulsel terjadi pada 1951yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar, disebabkan oleh ambisinya yang ingin menjadi salah satu pimpinan APRIS

Dan di aceh pada 21 september 1953 yang disebabkan oleh kekecewaan atas penurunan status aceh dari daerah istimewa menjadi keresidenan di bawah Sumatra utara

·         Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republic Indonesia (PRRI)/ Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)

Terjadi karena hubungan tidak harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, terutama Sumatra dengan Sulawesi. Kedua wilayah merasa tidak puas denagn otonomi dan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah

4. persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi terpimpin (5 juli 1958-12 maret 1967)

A.     Dekret Presien 5 Juli 1959

Melalui dekret ini pemerintah memberlakukan kembali UUD NRI 1945. Hal ini berarti sejak itu system pemerintahan yang dijalankan adalah system pemerintahan presidensial berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945

B.     Cabinet pada masa demokrasi terpimpin

Pada masa demokrasi terpimpin, terbentuk sejumlah cabinet dengan Soekarno  sebagai presiden

C.     Pemberontakan G30SPKI

Partai komunis Indonesia (PKI) untuk ke 2 kalinya berupaya mengganti ideologi jumlabangsa Indonesia dengan ideology komunis melalui pemberontakan G30S/PKI pada 30 september 1965, dengan tujuan mengambil alih kekuasaan atau kudeta. Pada peristiwa ini terjadi penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira tinggi AD (angkatan darat)

5. Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Pada Masa Orde Baru (12 Maret 1967-21 Mei 1998)

Pada masa orde baru, system pemerintahan tetap berdasarkan UUD NRI 1945 yaitu system presidensial. Presiden menjadi penyelenggara negara denagn bantuan para mentri

A.     Pembatasan hak hak politik rakyat

Sejak tahun 1973  jumlah parpol di Indonesia di batasi hanya 3 (PPP, golkar dan PDI)

B.     Pemuasan kekuasaan di tangan presiden

Secara formal kekuasaan negara dibagi ke berbagai lembaga negara yaitu MPR,DPR,MA dll. Namun dalam praktiknya presiden dianggap dapat mengendalikan berbagai lembaga negara tersebut  

C.     Korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN)

Kekuasaan yang terpusat dan nyaris tak terkontrol membuat mereebaknya KKN dalam situasi ini. Hal ini membawa rakyat pada kesengsaraan, terutama yang termasuk ekonomi menegah kebawah

 

 

6. persatuan dan kesatuan bangsa pada masa reformasi (21 Mei 1998 – Sekarang)

A.     Kebijakan berkaitan kebebasan berpolitik

Setelah Suharto mengundurkan diri sebagai presiden, Indonesia memasuki masa reformasi. Adanya pembaruan politik pada masa reformasi dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain sebagai berikut:

·         Kemerdekaan pers

·         Kemerdekaan membentuk partai politik

·         Terselenggaranya pemilu yang demokratis

·         Pembebasan narapidana politik dan tahanan politik

·         Sebagai wujud kebebasan berpolitik, napol dan tapol mulai dibebaskan

·         Otonomi daerah pada tahun 199, keluar UU  N0.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah

 

B.     Amandemen UUD NRI 1945

Pada masa reformasi, dilakukan amandemen atau perubahan pada UUD 1945, termasuk menngenai penyelenggaraan negara. Perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan negara tersebut

C.     Pergantian presiden RI dan kabinet masa reformasi

Pada masa reformasi,Indonesia mengalami lima kali pergantian presiden, yaitu B.J Habibie (1999-2001) , Megawati soekarno putri (2001-2004) dan jokowidodo sejak 2014